rumahhijaurakyat.com, Balikpapan – Komisi II DPRD Balikpapan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di kantor Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DP3) di Gunung Bakaran, Kecamatan Balikpapan Selatan, pada Rabu (22/1/2025). Agenda rapat tersebut membahas permasalahan ketidaklayakan Rumah Potong Hewan (RPH) di kawasan Kelurahan Graha Indah serta upaya meningkatkan ketersediaan pangan di Kota Balikpapan.

Ketua Komisi II DPRD Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, menyatakan bahwa modernisasi RPH menjadi fokus utama. Menurutnya, fasilitas RPH yang ada saat ini masih belum memenuhi standar yang layak. Saat ini, DP3 Balikpapan tengah melakukan kajian untuk merancang modernisasi RPH tersebut.

“Fokus kami adalah melakukan modernisasi RPH karena fasilitas yang ada di Graha Indah masih kurang layak dan belum memenuhi standar,” ujar Fauzi.

Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Fauzi mengungkapkan bahwa pihaknya meminta DP3 Balikpapan untuk memberikan laporan berkala setiap tiga bulan. Langkah ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih transparan dan terstruktur terkait kegiatan yang dilakukan DP3.

“Kami merekomendasikan agar DP3 memberikan laporan per tiga bulan kepada Komisi II. Dengan begitu, kami dapat mengikuti kegiatan-kegiatan DP3 yang selama ini kurang terekspos,” jelas politisi dari Partai Golkar itu.

Selain pembenahan RPH, Komisi II DPRD Balikpapan juga mendorong peningkatan ketersediaan bahan pangan lokal. Saat ini, Balikpapan baru mampu memenuhi sekitar 15 persen kebutuhan pangannya sendiri, sementara sisanya bergantung pada distribusi dari Sulawesi dan Jawa. Fauzi menegaskan bahwa swasembada pangan menjadi salah satu target utama yang ingin dicapai.

“Kami sedang mencari formula agar Balikpapan bisa mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan. Saat ini, mayoritas pangan masih disuplai dari luar wilayah, seperti Sulawesi dan Jawa,” ungkapnya.

Beberapa masukan telah diberikan oleh Komisi II terkait langkah-langkah swasembada pangan. Langkah tersebut meliputi peningkatan produksi telur, daging ayam, dan daging sapi di wilayah Balikpapan. Hal ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan kota terhadap distribusi dari luar dan meningkatkan ketahanan pangan masyarakat di Kota Beriman.

Dengan langkah-langkah ini, DPRD Balikpapan berharap modernisasi RPH dan peningkatan ketersediaan pangan dapat terwujud, sehingga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. (rud)