rumahhijaurakyat.com, BALIKPAPAN - Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri mengaku sudah mendapatkan imbauan terkait efisiensi anggaran yang telah diterapkan oleh Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikannya seusai memimpin jalannya Rapat Paripurna beragenda pidato sambutan Wali Kota Balikpapan masa jabatan 2025-2030 di gedung BSCC Dome, pada Rabu (5/3/2025).

"Kami sudah dapat himbauan, tapi belum tahu angka pastinya dan sebanyak apa. Juga apa-apa saja yang nanti dipangkas," ungkapnya kepada media.

Dari tindaklanjut imbauan itu, lanjutnya, pihaknya pun tengah mempersiapkan pengurangan kegiatan kedewanan, seperti perjalanan dinas, pelaksanaan kajian-kajian, dialog warga hingga membatasi perlengkapan Alat Tulis Kantor (ATK).

"Saya belum dapat panggilan dari Sekretaris Daerah (Sekda) Balikpapan terkait berapa nominal pemangkasannya. Tapi insyaallah kemungkinan kami akan mengurangi beberapa kegiatan seperti perjalanan dinas, dialog warga, kajian-kajian, atau ATK," bebernya.

Menurutnya, pemangkasan anggaran itu dipastikan tidak melibatkan skala prioritas kepentingan masyarakat. Di mana anggaran akan tetap dikucurkan secara maksimal guna membangun fasilitas publik yang bermanfaat bagi masyarakat.

"Kegiatan yang namanya skala prioritas tidak mungkin kami kurangi, karena itu wujud janji kami kepada seluruh masyarakat kota Balikpapan. Contoh perbaikan jalan, pembangunan rumah sakit, menambah fasilitas pendidikan itu anggarannya tidak boleh kita kurangi," tegas politisi Golkar itu.

"Tapi kalau mengurangi perjalanan dinas, dialog warga itu boleh, dan kami di DPRD tidak ada masalah. Namun terkait program prioritas yang tentunya berhubungan dengan masyarakat, diharapkan tidak akan ikut dikurangi," sambungnya.

Kendati begitu, Alwi menegaskan bahwa pihaknya patuh akan aturan yang diperintahkan langsung oleh Pemerintah Pusat, mengenai efisiensi anggaran khusus di DPRD Kota Balikpapan.

"Sudah ada imbauan bahwa akan ada pemangkasan anggaran berapa persen, tapi kami sudah siap karena ini adalah perintah langsung dari Bapak Presiden. Sehingga mau tidak mau dan suka tidak suka, kami harus laksanakan," pungkasnya. (war)