rumahhijaurakyat.com, BALIKPAPAN – Masa reses DPRD Kota Balikpapan menjadi salah satu momen penting bagi para wakil rakyat untuk turun langsung ke masyarakat, mendengarkan kebutuhan warga, dan menyampaikan informasi kebijakan pemerintahan. Hal inilah yang dilakukan oleh H. Andi Arif Agung, anggota Komisi I DPRD Kota Balikpapan dari daerah pemilihan Balikpapan Tengah, saat melaksanakan reses di Kelurahan Gunung Sari Ilir, Selasa (21/10/2025).

Kegiatan reses ini merupakan bagian dari Masa Sidang I Tahun 2025/2026 dan dihadiri oleh sejumlah perwakilan Ketua RT, warga, serta tokoh masyarakat dari wilayah Balikpapan Tengah. Antusiasme warga terlihat dari berbagai aspirasi yang disampaikan langsung kepada legislator yang telah beberapa periode duduk di DPRD Kota Balikpapan tersebut.

Dalam sambutannya, Andi Arif Agung menegaskan bahwa reses bukan sekadar rutinitas formal, tetapi merupakan kewajiban konstitusional anggota dewan untuk hadir di tengah masyarakat. Melalui kegiatan ini, ia menampung berbagai aspirasi dan keluhan masyarakat yang nantinya akan diperjuangkan melalui jalur legislatif.

“Reses adalah bagian dari tugas kami untuk menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Ini juga menjadi momentum untuk menjaga komunikasi dua arah antara masyarakat dan wakilnya di DPRD,” ujar Andi Arif, diruang kerjanya, Rabu (22/10/25). 

Namun, di tengah semangat menyerap aspirasi warga, Andi Arif tidak menutup-nutupi kondisi yang dihadapi oleh pemerintah daerah saat ini, khususnya terkait persoalan anggaran. Ia mengungkapkan bahwa adanya kebijakan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat menjadi tantangan besar dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan.

“Pemotongan anggaran ini tentu sangat berdampak. Untuk Kota Balikpapan, totalnya bisa mencapai lebih dari Rp1 triliun. Ini bukan jumlah kecil dan pasti memengaruhi rencana program yang sebelumnya sudah disusun,” jelasnya.

Ia juga menambahkan, meskipun ada pembatasan fiskal, hal tersebut tidak menjadi alasan untuk menghentikan upaya perbaikan wilayah. Justru kondisi ini menuntut sinergi yang lebih kuat antara legislatif dan eksekutif dalam menentukan skala prioritas pembangunan.

“Kami tetap berkomitmen untuk menjadikan perbaikan wilayah sebagai prioritas. Walau ruang fiskal kita terbatas, komunikasi dan kerja sama dengan pemerintah kota harus semakin diperkuat agar program-program strategis tetap berjalan,” imbuhnya.

Aspirasi warga yang muncul dalam reses tersebut antara lain menyangkut perbaikan infrastruktur lingkungan, peningkatan layanan publik, serta perhatian terhadap pendidikan dan kesehatan. Warga juga berharap agar peran DPRD lebih terasa dalam mengawal pembangunan yang merata di setiap kelurahan.

Menutup kegiatan, Andi Arif Agung mengajak masyarakat untuk tetap aktif mengawal pembangunan di lingkungan masing-masing. Ia menekankan bahwa partisipasi masyarakat sangat penting agar kebijakan yang dilahirkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Masukan dari masyarakat adalah bahan bakar utama kami dalam menyusun program dan pengawasan anggaran. Kita harus terus saling menguatkan demi kemajuan kota ini,” tutupnya. (war/adv)