Rumahhijaurakyat.com, BALIKPAPAN – Anggota DPRD Kota
Balikpapan, Siska Anggreni, menggelar kegiatan Reses Masa Sidang I Tahun
2025/2026 di RT 17 Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, pada Rabu
(22/10/2025) pagi.
Meskipun kegiatan berlangsung di tengah guyuran hujan,
antusiasme warga tetap tinggi. Sejumlah kursi yang disediakan panitia terisi
penuh oleh masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi dan berdialog langsung
dengan wakil rakyat mereka.
Kegiatan reses tersebut menjadi wadah penting bagi
masyarakat untuk menyuarakan berbagai persoalan yang dihadapi di lingkungan
masing-masing. Dalam kesempatan itu, Siska menghadirkan sejumlah narasumber
dari berbagai instansi layanan publik.
Turut hadir di antaranya Fitria dan Mutia dari BPJS
Kesehatan, Ayu dari BPJS Ketenagakerjaan, Indra Gunawan dari Bidang Distribusi
Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB), serta dr. Siska, Kepala Puskesmas
Damai. Kehadiran para narasumber ini memberikan kesempatan bagi warga untuk
mendapatkan penjelasan langsung terkait berbagai layanan yang selama ini sering
menjadi keluhan masyarakat.
Beberapa isu utama yang mengemuka dalam dialog tersebut
mencakup persoalan pemasangan saluran air bersih PTMB, minimnya penerangan
jalan umum (PJU) di beberapa titik, serta kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS
Ketenagakerjaan.
Menurut Siska, sebagian besar warga masih belum memahami
perbedaan fungsi dan manfaat antara kedua jenis BPJS tersebut, padahal keduanya
memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat.
“Masih banyak warga
yang belum tahu bahwa BPJS Ketenagakerjaan juga bisa dimanfaatkan oleh pedagang
kecil, pekerja lepas, atau kuli bangunan. Iurannya hanya sekitar Rp16.800 per
bulan, tapi manfaatnya besar sekali,” jelas legislator dari Fraksi NasDem**
tersebut.
Ia menekankan bahwa jaminan sosial bukan hanya milik pekerja
formal, tetapi juga penting bagi mereka yang bekerja secara mandiri.
Perlindungan terhadap pekerja nonformal dinilai menjadi bagian penting dari
upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kalau kecelakaan terjadi saat bekerja, itu bisa diklaim
melalui BPJS Ketenagakerjaan. Tapi kalau di luar jam kerja, bisa ditangani
lewat Jasa Raharja atau BPJS Kesehatan sesuai prosedur,” terang anggota Dewan
dari Dapil Balikpapan Kota itu.
Selain persoalan jaminan sosial, warga juga mengeluhkan sulitnya
mendapatkan akses air bersih dari Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB).
Beberapa wilayah di Kelurahan Damai disebut belum terlayani karena belum adanya
pipa induk yang menjadi jalur utama penyaluran air.
“Masalahnya bukan di
warga yang ingin pasang, tapi di pipa induk yang belum tersedia. Kalau
pemerintah bisa membantu pembangunan pipa utama, warga tinggal menyambung
saja,” ujar Siska.
Masalah penerangan jalan umum (PJU) juga menjadi sorotan.
Beberapa titik lingkungan masih gelap dan belum terpasang lampu, sehingga warga
merasa kurang aman saat beraktivitas malam hari. Siska menilai, penanganan
persoalan ini perlu adanya komunikasi aktif antara RT dan pihak kelurahan agar
perbaikan atau pemasangan baru bisa segera dilakukan.
“Setiap kelurahan
sudah memiliki anggaran untuk perawatan dan pemasangan lampu jalan. Tapi kalau
RT tidak aktif melapor, kami tidak bisa tahu mana yang perlu diperbaiki,” ungkapnya.
“Nanti saya
koordinasikan dengan RT supaya lingkungan kami bisa terang benderang,” tegas
Siska.
Melalui kegiatan reses ini, Siska Anggreni berharap seluruh
masukan dan keluhan warga dapat dihimpun sebagai bahan dalam penyusunan
Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Balikpapan. Ia menegaskan, aspirasi masyarakat
merupakan dasar penting dalam proses perencanaan pembangunan, sehingga
kolaborasi antara pemerintah dan warga harus terus diperkuat.
“Harapan saya, semua
aspirasi hari ini bisa menjadi masukan nyata dalam pembahasan kebijakan di
DPRD. Karena pembangunan tidak bisa hanya dari atas ke bawah, tapi juga dari
bawah ke atas,” pungkasnya. (war/adv)
Tulis Komentar