Warga Antusias Hadiri Reses Siska Anggreni, Permasalahan BPJS Jadi Sorotan

$rows[judul]

Rumahhijaurakyat.com, BALIKPAPAN – Anggota DPRD Kota Balikpapan, Siska Anggreni, menggelar kegiatan Reses Masa Sidang I Tahun 2025/2026 di RT 17 Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, pada Rabu (22/10/2025) pagi.

Meskipun kegiatan berlangsung di tengah guyuran hujan, antusiasme warga tetap tinggi. Sejumlah kursi yang disediakan panitia terisi penuh oleh masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi dan berdialog langsung dengan wakil rakyat mereka.

Kegiatan reses tersebut menjadi wadah penting bagi masyarakat untuk menyuarakan berbagai persoalan yang dihadapi di lingkungan masing-masing. Dalam kesempatan itu, Siska menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai instansi layanan publik.

Turut hadir di antaranya Fitria dan Mutia dari BPJS Kesehatan, Ayu dari BPJS Ketenagakerjaan, Indra Gunawan dari Bidang Distribusi Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB), serta dr. Siska, Kepala Puskesmas Damai. Kehadiran para narasumber ini memberikan kesempatan bagi warga untuk mendapatkan penjelasan langsung terkait berbagai layanan yang selama ini sering menjadi keluhan masyarakat.

Beberapa isu utama yang mengemuka dalam dialog tersebut mencakup persoalan pemasangan saluran air bersih PTMB, minimnya penerangan jalan umum (PJU) di beberapa titik, serta kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Menurut Siska, sebagian besar warga masih belum memahami perbedaan fungsi dan manfaat antara kedua jenis BPJS tersebut, padahal keduanya memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat.

 “Masih banyak warga yang belum tahu bahwa BPJS Ketenagakerjaan juga bisa dimanfaatkan oleh pedagang kecil, pekerja lepas, atau kuli bangunan. Iurannya hanya sekitar Rp16.800 per bulan, tapi manfaatnya besar sekali,”  jelas legislator dari Fraksi NasDem** tersebut.

Ia menekankan bahwa jaminan sosial bukan hanya milik pekerja formal, tetapi juga penting bagi mereka yang bekerja secara mandiri. Perlindungan terhadap pekerja nonformal dinilai menjadi bagian penting dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kalau kecelakaan terjadi saat bekerja, itu bisa diklaim melalui BPJS Ketenagakerjaan. Tapi kalau di luar jam kerja, bisa ditangani lewat Jasa Raharja atau BPJS Kesehatan sesuai prosedur,” terang anggota Dewan dari Dapil Balikpapan Kota itu.

Selain persoalan jaminan sosial, warga juga mengeluhkan sulitnya mendapatkan akses air bersih dari Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB). Beberapa wilayah di Kelurahan Damai disebut belum terlayani karena belum adanya pipa induk yang menjadi jalur utama penyaluran air.

 “Masalahnya bukan di warga yang ingin pasang, tapi di pipa induk yang belum tersedia. Kalau pemerintah bisa membantu pembangunan pipa utama, warga tinggal menyambung saja,” ujar Siska.

Masalah penerangan jalan umum (PJU) juga menjadi sorotan. Beberapa titik lingkungan masih gelap dan belum terpasang lampu, sehingga warga merasa kurang aman saat beraktivitas malam hari. Siska menilai, penanganan persoalan ini perlu adanya komunikasi aktif antara RT dan pihak kelurahan agar perbaikan atau pemasangan baru bisa segera dilakukan.

 “Setiap kelurahan sudah memiliki anggaran untuk perawatan dan pemasangan lampu jalan. Tapi kalau RT tidak aktif melapor, kami tidak bisa tahu mana yang perlu diperbaiki,” ungkapnya.

 Ia juga berjanji akan menindaklanjuti aspirasi warga dengan berkoordinasi bersama instansi terkait agar kebutuhan penerangan di wilayah Damai dapat segera terealisasi.

 “Nanti saya koordinasikan dengan RT supaya lingkungan kami bisa terang benderang,” tegas Siska.

Melalui kegiatan reses ini, Siska Anggreni berharap seluruh masukan dan keluhan warga dapat dihimpun sebagai bahan dalam penyusunan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Balikpapan. Ia menegaskan, aspirasi masyarakat merupakan dasar penting dalam proses perencanaan pembangunan, sehingga kolaborasi antara pemerintah dan warga harus terus diperkuat.

 “Harapan saya, semua aspirasi hari ini bisa menjadi masukan nyata dalam pembahasan kebijakan di DPRD. Karena pembangunan tidak bisa hanya dari atas ke bawah, tapi juga dari bawah ke atas,” pungkasnya. (war/adv)

Tulis Komentar

(Tidak ditampilkan dikomentar)