rumahhijaurakyat.com, BALIKPAPAN - Dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang melibatkan beberapa petinggi Pertamina menjadi perhatian utama warga Balikpapan. Kasus ini diduga merugikan negara hingga Rp 193,7 triliun, dan dampaknya mulai dirasakan langsung oleh masyarakat pengguna kendaraan bermotor di kota tersebut.

Sekretaris Komisi II DPRD Balikpapan, Taufik Qul Rahman, menyatakan pihaknya menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait buruknya kualitas bahan bakar yang beredar. Hal ini menyebabkan beberapa kendaraan mengalami gangguan mesin, bahkan ada yang harus turun mesin. Menanggapi keresahan ini, DPRD segera mengagendakan rapat internal sebelum melakukan kunjungan lapangan (kunlap) ke kantor Pertamina Patra Niaga serta menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak terkait.

"Kami mendengar langsung dari masyarakat bahwa banyak kendaraan yang mengalami kerusakan akibat BBM yang diduga bermasalah. Ini tentu meresahkan, karena hampir semua warga Balikpapan mengandalkan kendaraan bermotor dalam aktivitas sehari-hari," ungkap Taufik, Sabtu (1/3/2025).

Putra Kilat, sapaan akrabnya, menambahkan bahwa skandal ini menjadi perhatian dunia karena melibatkan direktur utama serta beberapa direksi lainnya sebagai tersangka. Ia menduga praktik korupsi ini telah berlangsung lama dan melibatkan banyak pihak di berbagai daerah di Indonesia.

"Sejak kasus ini mencuat, baru terbongkar bahwa ada indikasi bahan bakar oplosan yang beredar di masyarakat. Ini sangat mengkhawatirkan karena bukan hanya merugikan negara, tapi juga membahayakan kendaraan dan keselamatan masyarakat," tegasnya.

Sebagai langkah awal, Komisi II DPRD Balikpapan berencana untuk memantau langsung kondisi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) guna memastikan kualitas bahan bakar yang tersedia bagi warga.

"Kami ingin memastikan bahwa masyarakat mendapatkan BBM yang layak dan aman. Ini bukan sekadar persoalan korupsi di tingkat atas, tapi dampaknya nyata dirasakan warga Balikpapan. Secepatnya kami akan turun langsung ke lapangan," pungkasnya.

Dengan meningkatnya perhatian dari berbagai pihak, masyarakat Balikpapan berharap agar penegakan hukum dalam kasus ini dilakukan secara transparan dan tegas, serta ada solusi konkret untuk mengatasi dampak yang telah terjadi. (rud)